Airlangga: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU Ciptaker

Airlangga: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU Ciptaker

Jakarta, BreakingNEWS.vip – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyampaikan penjelasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP). “Ini menjadi bukti dari keseriusan pemerintah untuk membahas revisi UU PPP,” ujar Airlangga Hartarto.

Penyelesaian perubahan UU PPP menjadi dasar perbaikan UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sebelumnya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai inskonstituional bersyarat. “Oleh karena itu kita harus segera membahas dan menyepakati perubahan pada UU PPP,” tegas Airlangga, seusai rapat bersama DPR, Kamis (7/4/2022).

“Penyelesaian RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 hendaknya dapat segera diselesaikan dan disepakati, sebagai dasar untuk menyusun perbaikan UU Cipta Kerja,” terang Ketua Umum Partai Golkar.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menambahkan, perbaikan UU Ciptaker sangat ditunggu pemerintah. Sebab, perbaikan UU Ciptaker diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang saat ini mendapat banyak tantangan dari perkembangan global.

“Kita memerlukan berbagai terobosan dan inisiatif terutama dalam upaya meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Ini menjadi sangat penting dilakukan untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah kembali berada di jalur positif,” tegas Airlangga.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya terus mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan hyper-regulation.

Pada rapat kerja pembahasan revisi UU PPP pemerintah menyerahkan sebanyak 362 DIM. Terdiri dari 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM dihapus. RUU Perubahan Kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini diinisiasi DPR.

“Pemerintah telah sungguh-sungguh mempelajari dan membahas RUU tersebut, serta telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan telah pula mengundang akademisi untuk memberikan masukan yang diperlukan,” ujar Airlangga.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )