Pidato Kenegaraan Presiden Berikan Rasa Optimisme

Pidato Kenegaraan Presiden Berikan Rasa Optimisme

BreakingNEWS.vip, JAKARTA – Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dinilai cukup memberikan optimisme. Terlebih dimasa saat ini, perekonomian terasa melambat akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, apa yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya tersebut diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik.

“Tetapi skema kebijakan yang disertai proyeksi sebagaimana disampaikan presiden diharapkan tidak berhenti diatas kertas. Jangan sekedar menjadi teks pidato tanpa aksi nyata,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menanggapi pidato kenegaran Presiden Jokowi itu, Senin (16/8/2021).

“Karena, pidato kenegaraan yang disampaikan presiden telah menjadi dokumen negara. Maka dari itu, isis pidato presiden harus direalisasikan,” ucap Karyono.

Tak hanya itu, ia juga meminta kepada pejabat pemerintahan dibawah presiden pun turut mewujudkan apa yang telah disampaikan oleh presiden. Sehingga, adanya kerja sama tersebut, optimisme tersebut pasti dapat diraih.

Karyono pun mencontohkan, Presiden Jokowi minta harga tes PCR diturunkan ke kisaran Rp450-550 ribu dan beberapa jenis obat penangan Covid-19 gratis, ketersediaan dan keterjangkauan harga obat, perlunya akselerasi vaksinasi, sinergitas kebijakan dan koordinasi antar-lembaga harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab soal ini.

Begitu pula, arahan presiden yang terkait dengan percepatan dan efektifitas bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra-Kerja, Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM yang diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen harus segera terealisasi dan tepat sasaran.

“Semua pejabat di bawah presiden yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab harus memastikan semua arahan presiden berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak boleh lagi terjadi kondisi yang bertolak belakang antara kebijakan dengan fakta di lapangan,” tegas Karyono.

Ia berpendapat jika fungsi pengawasan juga harus ditingkatkan dan perlu adanya sanksi tegas kepada pejabat yang memiliki kinerja yang buruk. Terlebih, pihak-pihak yang memiliki wewenang malah yang kerap menyalahgunakan wewenang tersebut.

Untuk itu, Karyono mengingatkan jika Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tersebut sudah mengatakan secara tegas dan jelas bahwa tidak ada toleransi sedikitpun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan di tengah pandemi.

“Arahan presiden ini harus benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Tak kalah pentingnya, diperlukan dukungan dan sinergi antar-lembaga negara mensukseskan program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” jelas Karyono.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )